Paket Ibadah Haji 2016 di Jakarta Selatan Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Paket Ibadah Haji 2016 di Jakarta Selatan Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA. Paket Ibadah Haji 2016 di Jakarta Selatan

JAKARTA, Saco-Indonesia.com - Pemerintah Inggris menghormati integritas wilayah Indonesia dan tidak mendukung desakan untuk memerdekaan Papua. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Mark Canning, menegaskan hal itu seusai dipanggil Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, di Jakarta, Senin (6/5).

"Hari ini saya dipanggil untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Bapak Marty Natalegawa. Bapak Menteri menyampaikan secara jelas tentang keprihatinan yang mendalam dari Pemerintah Indonesia menyusul pembukaan kantor Free West Papua di Oxford," kata Canning dalam pernyataan di Facebook kantor Kedutaan Inggris untuk Indonesia.

Menyusul pembukaan kantor Free West Papua di Oxford yang disetujui dewan kota, pemerintah Indonesia telah menyatakan protes dan kecaman. Namun Canning menegaskan, pandangan Dewan Kota Oxford, terutama visi Benny Wenda, warga Papua yang bermukim di Inggris, tidak mewakili pandangan Inggris sebagai negara.

"Saya menjelaskan kepada Bapak Menteri bahwa kami sangat memahami kesensitifan isu ini bagi Indonesia. Posisi pemerintah Inggris dalam isu ini sudah cukup jelas. Kami menghormati integritas wilayah Indonesia dan kami tidak mendukung seruan-seruan untuk memerdekakan Papua. Kami menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan hal ini sudah menjadi pandangan kami. Perkembangan terakhir (tentang dibukanya kantor Free West Papua di Oxford), yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemerintah Inggris, tidak mengubah pandangan kami (terhadap Papua sebagai bagian dari Indonesia)." kata Canning dalam pernyataan itu.

Pemerintah Inggris, kata dia, justru mendukung usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia, seperti upaya yang dilakukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang berusaha mengatasi masalah-masalah di Papua.

Dalam pernyataan pada Sabtu lalu, Canning, mengatakan bahwa Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lainnya di Inggris bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian dari pemerintah. "Segala bentuk tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Inggris," katanya.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Sabtu malam, mengatakan bahwa Indonesia akan menyampaikan protes keras kepada Inggris, sekaligus meminta penjelasan resmi terkait insiden pembukaan kantor Free West Papua di Oxford itu. "Kami memprotes keras dan sangat berkeberatan dengan itu. Duta Besar kita di Inggris juga sudah sampaikan itu. Apa yang terjadi sangat bertolak belakang dengan pernyataan komitmen mereka selama ini, dan tentunya juga bertentangan dengan posisi masyarakat internasional atas integritas dan kedaulatan wilayah RI," kata Marty.

 
Sumber: Kompas.com
Editor :Maulana Lee
Inggris Tak Mendukung Papua Merdeka

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Artikel lainnya »