Daftar Harga Umroh VIP Terjangkau di Jakarta Utara Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Daftar Harga Umroh VIP Terjangkau di Jakarta Utara Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA. Daftar Harga Umroh VIP Terjangkau di Jakarta Utara

BRUSSELS, Saco-Indoesia.com — Tingkat korupsi di Eropa sangat mengejutkan dan membebani ekonomi Uni Eropa sekitar 185 miliar dollar (atau Rp 2,2 triliun) per tahun. Demikian kata Komisi Eropa.

Laporan yang baru pertama kali ada tentang korupsi di 28 negara Uni Eropa itu menempatkan Uni Eropa, yang sering digambarkan sebagai salah satu kawasan paling bersih dari korupsi di dunia, dalam sebuah sorotan yang tak menyenangkan.

Di kalangan pebisnis ada keyakinan yang tersebar luas bahwa satu-satunya cara untuk berhasil adalah melalui koneksi politik dan hampir separuh dari perusahaan yang melakukan bisnis di Eropa mengatakan bahwa korupsi merupakan masalah bagi mereka.

Semakin banyak jumlah warga warga Uni Eropa yang berpikir bahwa korupsi kian parah, meskipun pengalaman terkait korupsi berbeda-beda di blok itu. Hampir semua perusahaan di Yunani, Spanyol, dan Italia percaya korupsi meluas. Namun, hal itu dinilai langka di Denmark, Finlandia, dan Swedia.

Inggris termasuk di antara negara yang dikritik karena gagal membersihkan dan mengatur pembiayaan partai politik, sebuah masalah yang komisi itu tentukan sebagai faktor utama dalam korupsi.

Cecilia Malmstrom, komisioner urusan dalam negeri Uni Eropa, mengatakan, korupsi mengikis kepercayaan dalam demokrasi. "Korupsi merusak kepercayaan warga terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan rule of law. Hal itu merugikan perekonomian Eropa dan mengurangi penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan," katanya.

"Satu hal yang sangat jelas: tidak ada zona bebas korupsi di Eropa. Komitmen politik untuk benar-benar membasmi korupsi tampaknya hilang. Ongkos karena tidak bertindak menjadi terlalu tinggi."

Dia mengatakan angka korupsi yang sesungguhnya "mungkin jauh lebih tinggi" dari 185 miliar dollar itu.

Sebagaimana diperlihatkan oleh survei komisi itu, banyak warga Uni Eropa yakin korupsi telah menjadi lebih buruk sebagai akibat dari masalah-masalah ekonomi dan keuangan di zona euro akibat krisis utang. Warga juga menduga korupsi merupakan hal lumrah dalam bisnis. Delapan dari 10 orang yakin bahwa hubungan dekat antara bisnis dan politik menyebabkan korupsi.

"Secara keseluruhan masalah Eropa tidak banyak terkait dengan soal suap kecil-kecilan," kata Carl Dolan dari Transparency International di Brussels. "Hal itu terkait dengan kelas politik dan industri. Telah terjadi kegagalan untuk mengatur konflik kepentingan para politisi dalam menangani bisnis."

Karena itu, Komisi Eropa merekomendasikan kontrol yang lebih baik dan kerja keras dalam penegakan hukum. Dalam sejumlah rekomendasi yang tidak mengikat, Inggris diminta untuk "menghentikan sumbangan kepada partai politik, membatasi pengeluaran kampanye pemilu dan memastikan monitoring yang proaktif dan penuntutan terhadap pelanggaran potensial".

Kurang dari satu persen orang Inggris, atau lima orang dari 1.115 orang yang disurvei oleh komisi itu, melaporkan bahwa mereka telah diminta untuk memberi suap. Itu merupakan "hasil terbaik di Eropa". Sebaliknya, 6 hingga 29 persen orang di Kroasia, Ceko, Lituania, Bulgaria, Romania, dan Yunani mengatakan mereka telah diharapkan untuk membayar suap.

Para pejabat dikritik karena tidak memasukkan sebuah bagian dari laporan itu yang mencantumkan korupsi di lembaga-lembaga Uni Eropa. Paul Nuttall, wakil pemimpin Partai Kemerdekaan Inggris, mengatakan, Komisi Eropa sebaiknya juga menganalisis dan mengubah budaya korusi di lingkungannya sendiri. Komisi itu jangan malah menutupi atau bungkam tentang apa yang terjadi di dalam dinding temboknya sendiri.

Sumber :Kompas.com

Editor : Maulana Lee

Tingkat Korupsi Uni Eropa Mencengangkan

UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?

What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.

Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.

 

 

Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.

In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.

“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”

He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.

Advertisement

Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”

It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.

Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.

He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.

They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.

Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.

As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.

He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.

Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.

“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”

The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”

Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.

Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.

R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.

“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”

With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syrias War

Artikel lainnya »