Biaya Ibadah Haji Profesional di Jakarta Utara Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Biaya Ibadah Haji Profesional di Jakarta Utara Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA. Biaya Ibadah Haji Profesional di Jakarta Utara

saco-indonesia.com, Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin telah menilai keliru sikap Bupati Ngada Marianus Sae yang telah melakukan pemblokiran terhadap Bandara Turelelo Soa, NTT. Menurut dia, sebagai pejabat negara, seharusnya Marianus bisa untuk memberikan contoh yang baik.

"Harusnya sebagai seorang kepala daerah beliau justru harus memberikan contoh yang baik buat masyarakat," ujar Saleh dalam pesan singkat, Senin (23/12).

Dia juga menjelaskan, pemicu yang telah membuat Marianus marah harusnya bisa diantisipasi dengan baik tanpa harus bersikap arogan. Dia telah menilai, tindakan ini juga akan mencoreng dunia penerbangan Tanah Air.

"Ini adalah tindakan arogansi dan tidak dapat dibenarkan sama sekali dan ini juga sangat mencoreng dunia penerbangan Indonesia di mata internasional," kata anggota Komisi V DPR yang membidangi Perhubungan ini.

Saleh pun juga mendesak agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memberikan sanksi akibat insiden itu. Bahkan menurut dia, Bupati Ngada juga bisa dituntut pidana 3 tahun dan denda Rp 1 miliar.

"Untuk itu Kemenhub harus bisa memberikan teguran ke pemda setempat terkait masalah tersebut. Dia juga sudah melanggar Pasal 421, UU No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Ancaman Pidana 3 tahun, denda Rp 1 miliar. Harusnya polisi dapat langsung mengambil tindakan. Karena itu sudah mengancam nyawa manusia," pungkasnya.


Editor : Dian Sukmawati

 

BUPATI NGADA BISA DIPENJARA 3 TAHUN

Artikel lainnya »