Biaya Haji 2015 di Jakarta Utara Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Biaya Haji 2015 di Jakarta Utara Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA. Biaya Haji 2015 di Jakarta Utara

JAKARTA, Saco-Indonesia.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Rp 3.621.272.885.000 untuk dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan lainnya. Bantuan itu diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat, kelompok masyarakat, ormas, pemda lain, dan partai politik.

Dilansir dari website resmi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, ahok.org, bantuan dana hibah itu telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 465 Tahun 2013 tertanggal 26 Maret 2013.

Berikut rincian dana hibah dari Pemprov DKI yang dikeluarkan SKPD/UKPD:
1. Sekretariat DPRD Rp 2.500.000.000
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 2.000.000.000
3. Satpol PP 23.000.000.000
4. Biro Tata Pemerintahan Rp 55.700.375.000
5. Dinas Kesehatan Rp 60.250.000.000
6. Dinas Olahraga dan Pemuda Rp 127.145.000.000
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp 22.300.000.000
8. Dinas Sosial Rp 2.200.000.000
9. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan KB Rp 72.000.000.000
10. Dinas Perindustrian dan Energi Rp 2.500.000.000
11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 7.379.500.000
12. DPP Korpri Provinsi DKI Jakarta Rp 2.500.000.000
13. Dinas Pendidikan Rp 2.296.725.010.000
14. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Rp 11.575.000.000
15. Biro Kesejahteraan Sosial Rp 2.115.000.000
16. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Rp 49.268.480.000
17. Biro Hukum Rp 2.100.000.000
18. Dinas Kelautan dan Pertanian Rp 900.000.000
19. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Rp 2.350.000.000
20. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Rp 850.338.000
21. Biro Umum Rp 13.166.520.000

Total Rp 3.621.272.885.000

 

Editor :Liwon Maulana

Sumber:Kompas.com

Sampai Dengan Maret 2013, DKI Hibahkan Rp 3,6 Triliun

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

Artikel lainnya »